Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Sepekan terakhir, Indonesia diacak-acak oleh hacker beridentitas ‘Bjorka’. Ada banyak hal yang ia retas. Data pribadi Menkominfo Johnny G Plate, dokumen untuk Presiden Jokowi, data MyPertamina, satu juta lebih data KPU, data registrasi SIM Card, data pribadi Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, buzzer Denny Siregar, dan yang terbaru Bjorka menyebut para dalang pembunuhan Munir, yakni Ketua Partai Berkarya, Muchdi Purwoprandjono.
Tidak hanya itu. Bjorka juga menyeret nama Megawati, yang saat itu Presiden RI, dalam kasus pembunuhan aktivis HAM tersebut. Di Twitter, ‘Bjorka’ jadi trending teratas, lebih dari seratus lima puluh ribu cuitan, diikuti ‘Munir ’ dengan hampir lima puluh ribu tweet. Pro-kontra Bjorka langsung menyeruak. Ironisnya, kendati tahu bahwa aksi Bjorka bersifat ilegal dan pelanggaran, tidak sedikit yang justru berterima kasih padanya sambil mengolok-olok pemerintah.
Mengapa hal itu terjadi? Siapa dalang di balik Bjorka? Apa kepentingan dia? Siapa yang diuntungkan dan dirugikan dalam polemik ini? Mengapa pemerintah jadi sasaran amukan? Dan yang terpenting, mengapa masyarakat justru mengapresiasi aksi ilegal hacker dan menghujat pemerintah?
Harus diakui, itu gawat. Konflik horizontal bukan perkara remeh-temeh. Jika masyarakat tidak lagi percaya pemerintah, maka pembenahan segera merupakan sesuatu yang urgen. Bagaimana pun, apresiasi masyarakat terhadap aksi-aksi ilegal Bjorka merupakan sinyal buruk dari integritas bangsa. Dalam kondisi demikian, propaganda musuh negara sangat rentan masuk, memengaruhi masyarakat, bahkan mengundang pemberontakan vertikal. Mengerikan.
Teroris tidak akan tinggal diam. Mereka akan bergerilya. Propaganda radikalisme secara umum juga akan semakin masif karena semua ini mengandung political-interest. Hilangnya kepercayaan pada pemerintah setali tiga uang dengan tergerusnya komitmen atas persatuan dan kesatuan. Dan dalam posisi seperti itu, apa yan mustahil? Tidak ada. Bahkan seandainya para radikalis-teroris punya logistik yang cukup, mereka akan segera melakukan makar. Waspadalah!
Pemerintah dan Terorisme
Pemerintah dan teroris ada pada garis berlawanan. Yang satu adalah pemangku otoritas negara, yang lain adalah perebutnya. Ada tarik-menarik antara keduanya, namun ke arah yang berseberangan. Pemerintah berusaha membawa negara pada cita-cita idealnya; maju dan demokratis, sementara teroris berusaha menciptakan idealisme baru yakni tegaknya syariat kaffah melalui khilafah yang monarkis.
Lalu siapa yang wajib diikuti dalam konteks bernegara? Jelas, pemerintah. Teroris merupakan musuh bersama, seberapa ideal pun cita-cita yang mereka propagandakan, karena mereka hendak mengubah sistem pemerintahan yang artinya merombak NKRI. Sementara pemerintah, sekalipun ada oknum kurang ajar sepert koruptor, adalah pelindung negara. Yang perlu ditumpas adalah oknum tadi, bukan pemerintahnya seperti dalam propaganda teroris.
Mari kita lihat polemik Bjorka. Apakah benar hujatan pada pemerintah lahir sebagai aspirasi masyarakat yang murni? Sebagian mungkin iya, tetapi mustahil jika keseluruhan. Pasti di situ juga ada campur tangan radikalis-teroris. Bahkan, boleh jadi Bjorka adalah Opposite6890 dengan nama lain. Dan jika itu benar, bukankah ratusan ribu cuitan di Twitter yang memuji Bjorka adalah para propagandis terorisme dan masyarakat yang termakan oleh propaganda tersebut?
Waspadalah! Setiap narasi punya kepentingannya sendiri. Kesal dengan Kominfo yang geraknya letoy boleh saja. Kesal dengan Johnny G Plate karena tidak propfesional padahal Kemenkominfo punya anggaran besar sah-sah saja. Kesal dengan Denny Siregar karena membuat polarisasi masyarakat juga tidak masalah. Itu semua aspirasi. Tetapi, ini yang wajib dicatat, membenci pemerintah bisa berujung membenci NKRI. Dan artinya, propaganda teroris berhasil.
Pemerintah merupakan musuh utama teroris karena propaganda terorisme terhalang oleh pemerintah itu sendiri. Jika ada yang perlu dikoreksi dari pemerintah, maka anggap saja kesalahan mereka adalah kesalahan oknum, bukan kesalahan sistemik. Menganggap kesalahan mereka sebagai kesalahan sistemik akan berujung pada keinginan untuk merombak sistem pemerintahan. Di situlah aktualisasi spirit ber-NKRI bisa jadi jalan keluar.
Aktualisasi ber-NKRI
Apa yang harus kita aktualkan dalam ber-NKRI? Tidak lain ialah wawasan kebangsaan. Dua elemen bangsa harus sama-sama melakukan ini. Pertama, masyarakat. Masyarakat hendaknya tidak mudah terprovokasi yang menyebabkan hilangnya persatuan dan kesatuan. Semua narasi, harus diingat, punya agenda terselubung. Tidak ada yang tahu bahwa, jangan-jangan, Bjorka sengaja diciptakan untuk membunuh harmoni dalam bernegara.
Kedua, pemerintah. Sumber semua ini sebenarnya adalah kekesalan masyarakat akibat dugaan tiadanya profesionalitas pemerintah. Kelambanan memberantas korupsi, misalnya, yang paling parah. Tebang pilih aparat dalam menangani kasus, seperti kasus Sambo, sebagai contoh lain, semakin memperparah kekesalan tersebut. Akumulasi kekesalan kemudian memantik political interest, dan getahnya adalah dicacinya pemerintah secara keseluruhan.
Dalam konteks itu, pemerintah harus membenahi kekurangan yang ada. Yang salah, maka salah. Sambo, umpamanya, dan istrinya, tidak boleh diberi hak istimewa. Kalau memang harus dihukum mati, langsung saja dieksekusi mati biar beres. Selain itu, keamanan siber perlu ditingkatkanagar data tidak bocor dan Kemenkominfo tak jadi sasaran perundungan masyarakat yang datanya dicuri. Jika itu semua beres, polemik ini tidak akan terjadi.
Aktualisasi ber-NKRI merupakan upaya membuat perisai diri agar kita tidak mudah terjerumus propaganda apa pun yang membahayakan kedaulatan negara-bangsa. Mari perbaiki hubungan masyarakat dengan pemerintah, karena iu kunci merajut persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kita semua dibuat ribut dan dibuat bermusuhan, yang kemudian jadi peluang emas masuknya propaganda teroris. Kita harus saling percaya. Kita semua harus menyelamatkan negara.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
