Dengarkan artikel ini
Dalam kancah politik Indonesia, ulama masih dipandang sebagai kelompok strategis yang berperan besar dalam memenangkan pertarungan politik. Karena itu beberapa politisi dan partai politik berebut legitimasi ulama dan menggunakan simbol ulama dalam manuver politik mereka. Event ijtima’ ulama yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu serta kunjungan para politisi dan pejabat ke para ulama adalah bukti terjadinya perebutan ulama dalam dunia politik.
Sepintas ini perbuatan memuliakan figur dan simbol ulama. Tetapi jika dicermati secara mendalam sebenarnya ini merupakan bentuk pendegradasian ulama, baik secara kualitatif maupun fungsional. Sebagaimana kita ketahui bahwa ulama adalah pewaris para Nabi, artinya ulama mewarisi fungsi kenabian sebagai penjaga moral, penegak keadilan, pembela kebenaran dan menjadi juru pengadil atas jalannya permainan politik.
Ini hanya bisa dilakukan kalau para ulama menempati maqam “karesian”, maqam orang-orang suci yang tidak terlibat langsung dalam berbagai intrik politik. Jika para ulama yang mengemban fungsi kenabian itu terlibat langsung dalam politik kotor dan menjadi bagian dari pertarungan maka dia akan sulit menjalankan fungsi suci tersebut.
Ini bukan berarti para ulama tidak boleh berpolitik. Ulama justru harus berpolitik, harus bertarung demi menjaga tegaknya moralitas dan nilai. Ibaratnya, ketika kelompok iblis, setan, jin dan malaikat sedang bertarung dan kesemuanya menggunakan topeng malaikat, maka para ulama harus terjun langsung dalam pertarungan untuk membuka topeng masing-masing agar jelas terlihat mana malaikat mana iblis. Bukannya memihak salah satu pihak yang justru memperkuat dan mempertebal topeng masing-masing kelompok.
Bisa dikatakan bahwa gerakan politik ulama adalah gerakan politik profetik-etik, bukan politik duniawi yang kotor, penuh intrik, mengabaikan moral dan etika. Dengan gerakan politik profetik-etik ini para ulama akan bisa menjadi penengah dan pemecah kebuntuan saat situasi politik mengalami kemacetan (deadlock) yang bisa mengarah pada terjadinya konflik. Fungsi ini hanya bisa dijalankan jika para ulama tetap bisa menjaga kebersihan hati dan kejernihan batin serta tidak terlibat dalam kubangan konflik dan intrik politik kekuasaan duniawi yang nir etika dan moral.
Perebutan simbol ulama dalam gerakan politik ini juga bisa mendegradasikan kualitas ulama. Sebagaimana yang terjadi, beberapa figur yang tidak mememenuhi standar moral dan kualitas keilmuan harus diulamakkan. Hanya karena pandai bicara di depan publik dengan mengutip beberapa ayat sudah dianggap sebagai ulama.
Bahkan ada kecenderungan, yang bisa menghujat menggunakan ayat dengan memakai gamis dan surban akan dianggap ulama. Sedangkan orang yang memiliki kualitas moral, akhlak dan keilmuan yang tinggi justru tidak dianggap sebagai ulama hanya karena tidak mau diseret untuk mendukung kepentingan politik kelompoknya
Jelas di sini terlihat, menarik narik ulama dalam medan pertarungan politik dan menjadikannya sebagai alat legitimasi politik merupakan bentuk pendegradasian posisi dan kualitas ulama.
Politisi yang berkualitas dengan kreatifitas tinggi tak akan ikut berebut ulama. Mereka akan merebut suara dengan karya nyata. Menempatkan ulama sesuai maqamnya dan meperlakukan sesuai fungsinya. Fenomena rebutan ulama juga bisa menjadi bukti minimnya prestasi, miskinnya kreativitas dan karya nyata para politisi sehingga mereka harus menyembunyikan semua kekurangan dan kelemahan itu di balik jubah ulama.
*Al-Zastrouw Ngatawi, pegiat budaya, dosen Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta.
