32.8 C
Jakarta

Bela Negara Menuju Zona Hijau Radikalisme

Artikel Trending

Habib yang Menjamur

Dulu, saat saya kecil, di jalan-jalan tidak pernah terpampang baliho. Suasana damai sekali, bahkan tatkala gaduh pun, ya, paling itu karena persoalan biasa. Tidak...

Rizieq Shihab Mati Langkah?

Pesta penyambutan kepulangan Rizieq Shihab berubah menjadi bencana bagi masa depan perjuangan politik Rizieq Shihab dan kawan-kawan. Belum genap satu bulan menginjak kaki di...

Hukum Menyimpan Tali Pusar Bayi Menurut Islam

Tali pusar adalah jalan yang menghubungkan antara ibu dan bayinya ketika masih dikandungan. Tali pusar ini berfungsi untuk menyalurkan makanan dan oksigen dari ibu...

Ampuhnya Doa Orang Puasa

Berbicara tentang manjurnya doa orang puasa sejenak kita akan langsung tertuju pada sebuah hadis dalam Sunan Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr...

Relasi Iman, Keadilan dan Demokrasi ala Cak Nur

Nurcholish Madjid, atau yang biasa dipanggil Cak Nur, dikenal luas sebagai salah satu cendekiawan Muslim terbesar di Indonesia. Pemikirannya merupakan suatu usaha untuk mencari...

Makna Rahmat dalam Al-Qur’an Al-Karim

Rahmat terdiri dari tiga huruf râ’, hâ’, dan mîm. Menurut Ibnu Faris dalam Maqâyîs al-Lughah setiap kata Arab yang berakar dari tiga huruf râ’,...

Bagaimana Hukum Memberi Nasehat dalam Islam?

Tahukah kalian, mengapa agama merupakan suatu nasehat? Kehidupan seseorang bisa berubah dengan nasehat anda. Jalan kehidupan seseorang juga bisa berubah sedemikian baik lantaran duduk...

Presiden Soekarno, Waliyul Amri Dhoruri Bi-Syaukah

Presiden Soekarno, Waliyul Amri Dhoruri Bi-Syaukah Usai Kuliah Subuh, para santri yang menonton tayangan Khazanah dari sebuah stasiun televisi terlibat kegaduhan karena saling berkomentar tentang...

Perjuangan berat mengisi kemerdekaan salah satunya terkait upaya menyelematkan bangsa dari bahaya laten radikalisme. Untuk itu diperlukan spirit dan aktualisasi bela negara agar bangsa Indonesia segera terentasken menuju zona hijau radikalisme. Urgensi bela negara yang tidak terbantahkan diantaranya memerlukan transformasi melalui sektor pendidikan.

Kementerian Pertahanan beberapa waktu lalu kembali melempar wacana pendidikan bela negara untuk semua jenjang pendidikan. Rencananya program ini akan dimasukkan dalam kurikulum Kampus Merdeka yang diinisiasi oleh Kementrian Pendidikan. Wacana pendidikan tersebut sesungguhnya sudah muncul sejak tahun 2015 namun tidak kunjung terealisasi

Program Kemenhan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan generasi muda di Indonesia. Ia strategis sebagai upaya memperkokoh dan menjaga kesatuan nasional.  Meskipun demikian ada yang berpendapat rencana program tersebut tidak esensial bagi pendidikan hari ini dan memberi kesan kedaruratan perang yang meresahkan psikologis publik. Apalagi kondisi kini masih terbayangi oleh dampak Pandemi Covid-19. Bela negara yang lebih konstekstual tentu adalah melawan pandemi dan meminimalisasi risiko dampaknya.

Bela Negara

Sumber daya manusia yang siap membela negeri merupakan salah satu unsur dalam nilai kekuatan perlawanan bangsa (Kemenhan, 2015). Bela negara merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia, tanpa batasan profesi dan usia. Bela negara semestinya dimasukkan di kurikulum mulai TK hingga perguruan tinggi.

Faisal (2015) memaparkan bahwa program bela negara memiliki landasan UUD 1945. Pasal 27 ayat (3) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Pasal 30 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”

Selain itu juga berlandaskan UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Pasal 9 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”.

Konsep bela negara ini tidak ada batasan umur. Bagi warga yang umurnya 50 tahun ke atas atau ke bawah akan disesuaikan saja porsi latihannya. Namun demikian, pemerintah memastikan bahwa program ersebut berbeda dengan program wajib militer. Menhan menandaskan bahwa jika masyarakat tidak ikut serta dalam program yang dicanangkannya, maka dipersilakan untuk angkat kaki dari Indonesia.

Hasanudin (2015) mengkritisi wacana program bela negara ini dalam beberapa aspek. Pertama, program belum dibarengi dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Jumlah kader yang menjadi target adalah 10 juta orang per tahun atau 833.000 orang per bulan.

Kedua, dasar hukum tentang Bela Negara belum lengkap. Dasar baru ada dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1. Selanjutnya dalam Ayat 5 dijelaskan, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 3 juga disebutkan, ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan UU. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki UU Bela Negara, apalagi peraturan-peraturan pendukungnya seperti perpres atau keppres.

Ketiga terkait anggaran. Pemerintah di sisi lain malah mengurangi anggaran TNI dalam pengadaan alutsista. Pemerintah mestinya melakukan skala prioritas terkait pertahanan negara.

Kemenhan telah menegaskan bahwa program pendidikan bela negara yang diinisiasi bukan merupakan pendidikan militer. Kemenhan menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam mewujudkan program tersebut. Program tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa, tetapi ditujukan untuk semua warga negara. Programnya tidak bersifat wajib, tetapi sukarela. Artinya, mahasiswa mempunyai pilihan untuk ikut program tersebut atau tidak.

Strategi Optimalisasi

Program bela negara sejak awal  menimbulkan polemik di ranah publik.  Pemerintah penting melakukan kajian dan evaluasi agar optimal. Sosialisasi dan jaring aspirasi penting ditempuh guna evaluasi  program. Beberapa hal penting dilakukan pemerintah guna menguatkan program ke depannya.

Pertama, kejelasan skema pembiayaan. Indonesia kini tengah dihantui badai kesulitan ekonomi akibat melemahnya nilai Rupiah. APBN juga berpotensi terkena imbasnya. Program-program pertahanan selama ini masih jauh dari harapan terkait kemampuan penganggaran. Misalnya terkait alutsita, sarana TNI lainnya,  dan kesejahteraan prajurit TNI.  Pemerintah mesti segera membahas secara rinci dengan DPR terkait pembiayaan, apalagi program ini sifatnya berkelanjutan setiap tahun.

Kedua, integrasi dan sinergisitas dengan kurikulum pendidikan yang ada. Kemenhan merencanakan program bela negara masuk dalam kurikulum pendidikan. Integrasi penting agar tidak menambah beban Kemendiknas dan peserta didik. Penambahan kurikulum penting dihindari dan sebaiknya memasukkan dan kurikulum yang ada dan relevan.

Ketiga, penyediaan sarana dan prasarana penunjang. Selama ini sarana dan prasarana TNI di daerah-daerah masih memperihatinkan, apalagi jika dibandingkan dengan Polri. Sarana dan prasarana ini penting disediakan secara layak terlebih dahulu agar optimal. Fasilitas penting juga menggunakan Polri, pemerintahan, dan lainnya tanpa mengganggu instansi tersebut. Jaminan berupa asuransi juga penting diberikan kepada peserta kader bela negara mulai dari pendidikan hingga pelaksanaan.

Keempat, kejelasan regulasi serta konsep kurikulum dan pelatihan. Payung hukum berupa UU Bela Negara penting disiapkan pemerintah dan DPR. UU Pertahanan belum cukup untuk menyusuna peraturan teknis terkait bela negara, baik PP hingga Keppres. Konsep kurikulum juga mesti dimatangkan dan tidak terkesan asal jadi kejar tayang. Tim Pakar dan praktisi pertahanan penting dilibatkan.

Kelima, sinkronisasi dengan sektor terdampak dan terkait. Usia produktif dipastikan paling banyak menjadi target perekrutan kader bela negara. Untuk itu penting dilakukan koordinasi dan sinkronisasi agar tidak menimbulkan gejolak sosial ekonomi. Misalkan saja terkait sektor ekonomi. Pertanyaan yang mesti dijawab adalah bagaimana dengan kerja jika terlibat pendidikan dan pelatihan.

Bela negara secara konseptual adalah kebutuhan penting yang  tidak terbantahkan. Namun kesiapan segala hal tidak boleh sembarangan agar justru tidak kontra produktif. Antisipasi permasalahan klasik mesti disiapkan, seperti potensi korupsi dan penyalahgunaan program.

Ribut Lupiyanto
Ribut Lupiyantohttps://www.harakatuna.com/
Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA)

Mengenal Harakatuna

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Artikel Terbaru

Serial Kebangsaan (I): Spirit Kebangsaan dan Kelalaian FPI

Sekitar semingguan kemarin, saya dapatkan sebuah buku yang cukup menarik dan tentunya masih relevan dibaca di era sekarang, apalagi buku ini baru saja launching....

Bom Mobil Meledak di Afghanistan, 30 Petugas Keamanan Tewas

Harakatuna.com. Ghazni-Sebuah mobil berisi bom meledak di Provinsi Ghazni, Afghanistan. Setidaknya 30 aparat keamanan tewas akibat ledakan tersebut. Seperti dilansir Reuters, Senin (30/11/2020), Direktur Rumah...

Uang Kertas Mengalami Perubahan Nilai, Bagaimana dengan Mekanisme Pembayaran Hutang?

Sudah kita ketahui bersama bahwa seiring perubahan zaman maka berubah pula nilai sebuah mata uang. Terdapat beberapa kasus yang memiliki inti permasalahan sama, yakni...

Eks Napiter, Haris Amir Falah Sebut Paham Radikalisme Mengancam Pancasila

Harakatuna.com. Solo – Munculnya paham radikalisme ekstrem yang tersebar di wilayah Indonesia mengancam Pancasila dan kedaulatan NKRI. Hal ini perlu diantisipasi, mengingat mereka telah...

Wanita dalam Pusaran Aksi Radikalisme dan Terorisme

Berbagai aksi terorisme dan radikalisme dalam beberapa dasawarsa ini kain “subur” terlebih di era milenial ini. Bergama aksi teror di Indonesia semakin banyak terjadi...

Hayya ‘Alal Jihad, Mari Berjihad Berantas FPI!

Boleh jadi, setelah membaca tulisan ini, atau sekadar membaca judulnya saja, Hayya ‘Alal Jihad, sementara orang akan berkomentar: “Bocah kemarin sore kok mau bubarkan...

Israel Musnahkan Tangga Bersejarah Masjid Al-Aqsa

Harakatuna.com. Yerusalem - Pemerintah Kota Yerusalem Israel menghancurkan tangga bersejarah yang mengarah ke Bab Al-Asbat, Masjid Al-Aqsa dan Kota Tua Yerusalem. Penghancuran tangga bersejarah ini...