Harakatuna.com. Surabaya – Belakangan ini santer informasi soal kemunculan kembali organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di sejumlah daerah. Diketahui, organisasi HTI telah dibubarkan oleh Pemerintah RI melalui Kementerian Hukum dan HAM pada 19 Juli 2017 lalu.
Isu kemunculan kembali HTI ini salah satunya dengan adanya aksi di Surabaya dimana massa membawa atribut organisasi terlarang ini. Di samping itu, mereka juga menggelar acara keagamaan Isra’ Mi’raj. Sontak, hal ini memantik respons sejumlah kalangan, salah satunya Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Kikin A Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.
Gus Kikin mempertanyakan acara keagamaan “Isra’ Mi’raj” yang diadakan HTI dengan mengerahkan massa di beberapa daerah. Menurutnya, peringatan Isra’ Mi’raj merupakan momentum mengenang kembali perjalanan Rasulullah SAW dari Makkah ke Sidratul Muntaha. “Kalau peristiwa yang begitu sakral digunakan hanya untuk pengerahan massa, itu justru tidak memperkuat keimanan, melainkan politis,” katanya di Surabaya, Selasa (04/02/2025).
Gus Kikin menilai banyak ibrah atau hikmah yang terkandung dalam peristiwa Isra’ Mi’raj. Menurutnya, peringatan Isra’ Mi’raj seharusnya bisa menguatkan iman kepada Allah SWT, bukan dengan pengerahan massa. “Sayang sekali kalau peristiwa sakral hanya digunakan pengerahan massa, apalagi HTI adalah organisasi terlarang. Jadi segala bentuk aktivitas yang membawa atribut, simbol, maupun gagasan HTI adalah bertentangan dengan hukum di Indonesia,” katanya.
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang itu menambahkan, HTI sebagai organisasi pendukung khilafah merupakan gerakan anti-NKRI. Ia menegaskan, meskipun mereka mengatasnamakan solidaritas untuk Palestina atau isu lainnya, aparat penegak hukum harus bertindak tegas.
Tanggapan senada juga disampaikan oleh Ketua Lembaga Dakwah (LD) PWNU Jatim KH Syukron Djazilan Badri. Ia menuturkan, HTI mengklaim mereka mengikuti Rasulullah dalam mendirikan Khilafah, padahal Rasulullah tidak pernah mendirikan Khilafah, tapi Daulah Nabawiyah. “HTI juga suka kudeta, padahal empat Sahabat Nabi selalu menegakkan musyawarah, lalu baiat,” katanya.
Untuk menangkal hal itu, PWNU Jatim melalui LD PWNU Jatim akan melaksanakan program pesantren mualaf mulai 11 Februari 2025. Kegiatan ini direncanakan akan digelar di Kantor PWNU Jatim, Jalan Masjid Al-Akbar Timur No.9, Gayungan, Kota Surabaya. “Tujuan utama program itu untuk menguatkan nilai-nilai Islam Aswaja An-Nahdliyah, sekaligus bimbingan ibadah keseharian kepada para mualaf, serta menangkal radikalisasi seperti dilakukan HTI,” kata Kiai Syukron.
Dosen agama di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) itu menyebutkan, setelah gelaran tahap pertama di Kantor PWNU Jatim, berikutnya program ini akan ditawarkan ke pesantren-pesantren dengan bekerja sama LD PCNU se-Jawa Timur. “Kami juga akan menawarkan kepada LAZISNU sebagai mitra kerja sama untuk berperan memberikan modal bila para mualaf membutuhkan, sehingga kekuatan agama dan ekonomi akan dapat menangkal radikalisasi,” tandasnya.
