Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Garut – Penyebaran radikalisme dan intoleransi di Garut Jawa Barat ternyata sudah ada cukup lama. Pelaku penyebaran biasanya menggunakan pendekatan yang halus dan berkala untuk merekrut calon anggota. Tujuannya, adalah makar atau pengkhianatan negara.
Nurul Barkah, seorang Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibalong, penyebaran radikalisme sudah ada sejak dirinya berusia kanak-kanak.
“Sudah lama, mungkin waktu saya dari SD juga sudah ada, tahun 1995,” terangnya dalam Sudut Pandang, Minggu (21/8).
Nurul juga menuturkan, penyebaran paham radikalisme di daerahnya biasanya menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Bahkan, pelaku juga bisa menyesuaikan gaya pembawaan sesuai dengan gaya organisasi keagamaan mayoritas setempat.
“Contoh kalau bisa masuk ke masyarakat yang mayoritas Nahdiyin, bisa mereka berkamuflase dengan gaya Nahdiyin. Masuk ke masyarakat yang Muhammadiyah, bisa berkamuflase dengan gaya Muhammadiyah. Terus dengan gaya bahasa agamanya dapat tertarik, dapat simpati yang utama pengajian. Yang paling utama itu door to door, ke rumah masing-masing,” tutur Nurul.
Lewat cara tersebut, para pelaku memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk kemudian dijejali agenda-agenda yang mengarah kepada makar atau pengkhianatan negara.
Nurul juga mengibaratkan penyebaran radikalisme ini layaknya Multilevel Marketing (MLM). Anggota dipengaruhi untuk merekrut sebanyak-banyaknya calon anggota untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak. Hal ini bisa dikaitkan dengan kewajiban anggota untuk membayar infaq yang ditujukan pada pimpinan kelompok, sesuai dengan kemampuan finansialnya.
“Banyak faktor dari kalangan yang masuk ke aliran radikalisme. Yang pertama, bisa karena ketidaktahuan bahwa ini aliran yang dilarang oleh pemerintah. Yang kedua ada juga yang diiming-imingi dengan keuntungan berupa finansial. Seperti multilevel marketing, lah. (Yang disasar) juga bisa orang-orang yang kaya supaya banyak bayar infaqnya,” jelas Nurul.
Penyebaran paham radikalisme di Cibalong hingga kini terbatas pada dakwah dan pendalaman ajaran saja. Menurut Nurul, Sejauh ini belum ada masyarakat terpapar yang diagendakan untuk melakukan aksi terorisme. Kegiatan mereka biasanya hanya berkutat di kajian, membayar infaq, hingga mengikuti bai’at atau pengukuhan.
Hal ini disebabkan oleh reaksi pemerintah yang dianggap lebih sigap dalam mengantisipasi gerakan radikalisme dan intoleransi.
“Alhamdulillah dengan pemerintahan Pak Jokowi gitu ya lebih cenderung mengantisipasi radikalisme dan intoleran nya bebih digalakkan lagi,” tutur Nurul.
Bentuk antisipasi dan penanganan radikalisme antara lain lewat kegiatan penyuluhan dan pendekatan yang berkala. Para penyuluh tak hanya berdakwah di pengajian, tapi juga ke rumah-rumah.
“Penanganannya sangat luar biasa, menurunkan Densus 88 ke lapangan. Kebetulan di Kementerian Agama kan ada penyuluh setiap kecamatan. Pendekatannya secara pribadi, secara halus, lembut. Alhamdulillah berhasil dengan secara pembinaan di masjid-masjid , di pengajian, dan masuk ke rumahnya masing-masing,” jelas Nurul.
Berkat penanganan tersebut, Nurul menuturkan bahwa sudah terdapat 69 orang di Cibalong yang mendeklarasikan dirinya untuk kembali pada paham Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kegiatan tersebut dilakukan di Gedung Dakwah Kecamatan Pameungpeuk dan dihadiri oleh tim Densus 88 dan pemerintah setempat.
