Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Lombok – Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menjelaskan, penguatan literasi sebagai ketahanan informasi bagi aparatur desa sangat penting dan strategis. Wagub menyinggung maraknya propaganda radikalisme, di mana informasi yang keliru kerap menyesatkan masyarakat. Selain itu, pemahaman yang tidak utuh tentang agama, berbangsa dan isu lain yang mengancam keutuhan haruslah disikapi dengan humanis. “Karena kesadaran mereka yang terpapar harus datang dari diri mereka sendiri. Di tengah ribuan perbedaan NTB, informasi yang utuh bisa mengubah perilaku radikalisme,” kata Wagub NTB dalam kegiatan penguatan literasi informasi bagi aparat desa dan kelurahan bertajuk ‘Ngobrol Pintar Cara Orang Indonesia’ (Ngopi Coi) di Hotel Kila Senggigi, Kamis (12/11/2020).
Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB menjelaskan, saat ini propaganda radikalisme sudah mulai menyasar hingga ke desa-desa. Informasi menyesatkan ini disebar melalui platform media sosial, dan telah ditengarai mampu mengancam cara pandang berbangsa dan bernegara. “Ini yang perlu kita waspadai, sehingga terus mengedukasi masyarakat harus terus dilakukan,” ujar Boy.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar menyoal kondisi masyarakat dalam penanganan radikalisme. Dikatakannya, saat ini Indonesia membutuhkan kewaspadaan dan literasi informasi sampai ke desa dengan melibatkan aparatur desa. “Oleh karena itu ketahanan informasi NTB perlu terus diperkuat. Terorisme kerap dilakukan oleh pelaku tunggal bukan bagian dari organisasi akibat masifnya informasi sesat yang menggunakan isu agama dan lainnya,” ujar Boy.
Dijelaskan, karakteristik radikalisme selama ini kerap mengangkat isu agama selain propaganda organisasi seperti ISIS yang tetap merebak. Selain itu gerakan radikalisme dari mereka yang terpapar konflik Suriah terus diidentifikasi. Tercatat ada 1.200 orang Indonesia yang pernah di Suriah dan kembali ke Indonesia terus dilakukan program deradikalisasi.
Sasaran radikalisme yakni pemuda dan pesantren saat ini, ujar Boy membutuhkan peran semua pihak. Masyarakat desa sebagai konsumen informasi harus terus diberikan pemahaman tentang propaganda radikalisme yang didapat melalui media sosial maupun muatan informasi dari tokoh pesantren tertentu. “Selain nilai agama, cinta tanah air juga harus dirawat,” tegas Boy.
Beberapa program pencegahan dan deradikalisasi di NTB dinilai oleh Ketua Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) NTB Dr. H. L. Syafi’i berjalan baik. Selain peta daerah rawan radikalisme seperti di Dompu, Bima, dan Kota Bima, tahun depan akan mulai melakukan program yang sama di Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Timur.
Selain edukasi ada pula program fisik pembangunan di tempat yang tengah menjalani program deradikalisasi. “Hal ini agar secara fisik mereka juga mendapat pelayanan sarana dan prasarana agar sejahtera,” ujar Syafi’i.
Sementara itu, mantan Kepala Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang Lombok Tengah, H. Hasan mengapresiasi kegiatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mencegah merebaknya paham radikalisme di desa-desa.
Ia mengakui saat memimpin desa sering melakukan kegiatan kepemudaan dan menyelipkan pesan agar berhati-hati dan mengenali paham-paham yang menjurus radikalisme. “Memang generasi muda di desa-desa masih mudah terprovokasi dengan pikiran dan doktrin keagaan, ini yang perlu terus di edukasi oleh kita,” katanya.
