Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Yerusalem – Aktivis sayap kiri Israel berpartisipasi mengibarkan bendera Palestina bersama aktivis Palestina, Jumat (13/1/2023) di Sheikh Jarrah, Yerusalem. Mereka menentang Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang melarang pengibaran bendera Palestina di ruang publik.
Selama bertahun-tahun, aktivis Israel dan Palestina mengorganisir protes terkait pengusiran paksa warga Palestina di Sheikh Jarrah digantikan pemukim Israel. Selama aksi tersebut, banyak yang mengibarkan bendera Palestina.
Para pengunjuk rasa meneriakkan penentangan terhadap pendudukan Israel dan proyek pemukimannya. “Kami datang dan kami masih mengibarkan (bendera Palestina),” ujar kelompok sayap kiri Israel, Freedom for Jerusalem, dilaporkan Middle East Monitor, Sabtu (14/1).
Ben-Gvir memerintahkan polisi untuk melarang pengibaran bendera Palestina di tempat umum. Perintah Ben-Gvir mengikuti serangkaian langkah hukuman lainnya terhadap Palestina sejak dia menjabat akhir bulan lalu.
“Hari ini saya mengarahkan Polisi Israel menegakkan larangan mengibarkan bendera PLO apa pun yang menunjukkan identifikasi dengan organisasi teroris dari ruang publik dan menghentikan hasutan apa pun terhadap Negara Israel,” ujar Ben-Gvir di Twitter.
Ben-Gvir tokoh sayap kanan yang dikenal karena retorika anti-Arab. Pekan lalu, dia menuai kecaman internasional karena mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa.
Perintah Ben-Gvir bukanlah pertarungan pertama untuk mengibarkan bendera Palestina. Bendera Palestina yang berwarna merah, hijau, dan putih membawa simbolisme besar dalam konflik Israel-Palestina.
Mei tahun lalu, polisi antihuru hara Israel memukuli pengusung jenazah jurnalis veteran Palestina Shireen Abu Akleh. Polisi merobek bendera Palestina dari tangan orang-orang dan menembakkan granat kejut untuk membubarkan massa.
Israel pernah menganggap bendera Palestina sebagai bendera kelompok seperti Hamas atau Hizbullah, Lebanon. Namun, setelah Israel-Palestina menandatangani Kesepakatan Oslo, bendera tersebut diakui sebagai milik Otoritas Palestina.
