Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta-Ketua Progres ’98, organisasi barisan aktivis reformasi 1998, Faizal Assegaf menyampaikan keprihatinannya terkait perkembangan politik nasional ke depan yang cenderung mengusik keberagaman Indonesia. Indikatornya, situasi Pemilu 2019 tidak sekadar pertarungan politik kekuasaan. Tapi, sudah menjadi ajang pertarungan atau ‘perang’ ideologi faham radikal dengan ideologi Pancasila yang melindungi semua kelompok.
“Untuk menyelamatkan keberagaman dan kedamaian beragama dan berbangsa di Indonesia, salah satu yang dapat dilakukan adalah membubarkan PKS, setelah pemerintah membubarkan HTI,” kata Faizal Assegaf, menyarankan pemerintahan pasca Pemilu nanti, dalam diskusi “Pemilu Tanpa Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme” yang diselenggarakan IPI (Indonesia Public Institute), di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/6/2019).
Faizal mengungkapkan bahwa HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) menjadi pintu masuk faham radikal. “Dalam legal formal, paham radikal diinstitusikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memang memperjuangkan untuk memasukkan syariat, menurut versinya (PKS) dalam konstitusi Negara,” kata Faizal, mencemaskan arah politik PKS.
Aktifis ’98 ini meminta kelompok pengusung ideologi radikal dalam Pemilu 2019 ini, agar tidak semakin larut mengangkat simbol-simbol, misal tidak menginjak rumput, tapi justru setiap hari mengunjak-injak nurani dengan paham yang sektarian dan memecah belah.
Pertimbangan hal tersebut, Faizal berpandangan keras, “Praktik radikalisme ini tidak hanya bisa dilawan dengan pendekatakan falsafah teoritis, karena banyak Negara yang telah menggunakan opsi pendekatan tersebut mengalami kegagalan. Radikalisme hanya bisa dilawan dengan tindakan tegas.”
Mencermati situasi politik di Indonesia dikaitkan dengan paham radikalisme, intoleransi, dan terorisme yang dalam dekade terakhir ini melanda Negara-negara di Timur Tengah, Faizal mengingatkan secara kritis tentang sejarah zaman Jahiliyah. Menurutnya, tabiat radikalisme, intoleransi, dan terorisme merupakan tabiat buruk persekutuan jahiliyah dengan memunculkan simbol-simbol yang menjadi identitas kelompok.
“Radikalisme kerap menunggangi dan memanfaatkan Islam untuk kepentingan politik dan kekuasaan,” kata Faisal Assegaf, yang dari namanya mengindikasikan bernasab habaib ini.
Padahal, lanjut dia, Islam adalah agama yang penuh kasih dan sayang (setiap gerak langkah umat Muslim selalu mengawali ucapan: Bismillahhirrahmanirrahim yang artinya, Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang’, RED). Islam, kata Faizal lagi, sangat menghargai perbedaan sebagaimana dicontohkan tradisi Yaman sejak Islam sebelum masuk di Indonesia.
CITRAKAN RIVAL JADI MUSUH AGAMA
Pembicara lain, pengamat politik Stanislaus Riyanto mencermati, ada dua cara kelompok radikal yang dapat mengancam Pemilu. Pertama, kelompok radikal yang bergerak lewat jalan politik dengan menumpang ke kubu yang mau mengakomodisi mereka. Dan, mereka tetap menggunakan cara-cara kekerasan dengan memanfaatan konsntrasi aparat dalam pengamanan pemilu untuk melakukan aksi teror.
“Masuknya kelompok radikal ke dalam kegiatan Pemilu harus diwaspadai. Kelompok tersebut menggunakan daya tarik agama untuk menggalang massa dan akan menggunakan “framing” oposisinya adalah musuh agama,” jelasnya. Artinya, lawan politik dicitrakan sebagai musuh agama Islam yang merupakan agama mayoritas masyarakat Indonesia.
“Contoh sikap radikal yang mengganggu demokrasi adalah ancaman menyerbu KPU jika orang yang diusungnya kalah. Ini tentu sangat menciderai sistem demokrasi karena mau bertanding, tapi tidak mau kalah,” tambah Stanis.
Dia melanjutkan, jalan terbaik untuk menekan kelompok ini dan cara untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa, tidak memberikan kesempatan mereka ada di partai politik. “Jangan sampai diberi kesempatan untuk eksis,” kata Stanis tentang kelompok radikal yang terlanjur ada di partai politik.
Pengamat politik yang juga Direktur IPI (Indonesia Public Institute) Karyono Wibowo, mengatakan, ada dua ancaman besar yang saat ini menghimpit Indonesia. Yaitu, menguatnya penetrasi radikalisme agama yang datang dari organisasi trans nasional. Dan, hegemoni pasar bebas sebagai wujud kapitalisme global yang siap melakukan penghisapan terhadap bangsa ini.
“Kedua kekuatan ideologi tersebut berpotensi menumpang dalam konstetasi Pemilu 2019. Keduanya sama-sama berbahaya, karena mampu menggerus nasionalisme,” tambah Karyono.
Oleh karena itu, Karyono mengingatkan peserta Pemilu dan Pileg (Pemilihan Legislatif) jangan melakukan transaksi dengan kelompok yang mengusung ideologi khilafa. Ada dua yang ditransaksikan. Transaksi uang dan transaksi ruang.
“Transaksi uang untuk mengembangkan bisnis. Transaksi ruang untuk menyebarkan ideologi khilafah,” kata Karyono.
Menurut Karyono, ancaman radikalisme sudah nyata. Dia menyebut hasil survey kementerian dalam negeri menunjukkan sudah ada 19,4% ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tidak setuju dengan ideology Pancasila. Tujuh kampus besar terpapar radikalisme dan 41 masjid dikuasai paham radikal.
“Celakanya, justru yang terpapar faham radikal mayoritas adalah masjid-masjid BUMN,” ungkap Karyono, heran. @licom_09
