Dengarkan artikel ini
Perang ideologi tidak pernah hilang dari permukaan media sosial, aktivis Hizbut Tahrir masif muncul dengan nyinyirannya menilai pemerintah lalai menangani virus corona. Pandangannya kerapkali memukau dan meluapkan sikap amarahnya, dan menganggap khilafah adalah solusinya.
Ketidaksukaan aktivis Hizbut Tahrir pada pemerintah, karena ideologi khilafah tidak kunjung ditegakkan di Indonesia sebagai negara mayoritas muslim. Wacana lockdown semakin membuat mereka berkesempatan untuk menghina dan rajin melakukan ujaran kebencian di pelbagai media.
Ternyata Hizbut Tahrir tidak pernah bosan dengan ideologi khilafahnya, sumber khilafah selalu menjadi mimpi besar mereka untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia. Tetapi, mereka malah mengkonstruksi narasi dan diksi dengan perilaku dan ucapan yang tidak sopan dan santun.
Memangnya dengan pemerintah tegas membubarkan ideologi khilafatisme tidak membuat para aktivis Hizbut Tahrir sadar. Kemudian, tidak ingin bertaubat. Pikirannya terlalu dungu oleh ucapanmu, tidak ada orang Islam yang benci khilafahmu. Catatannya, masyarakat Indonesia tidak butuh idemu.
Jika ide khilafah tetap ingin mereka tegakkan di negara mayoritas muslim seperti Indonesia. Itulah jihadmu, adalah jihad yang banyak mengundang mafsadat daripada maslahahnya. Potensi ancaman ideologis mereka tidak hanya pada persatuan dan persaudaraan dalam beragama, berbangsa dan bernegara. Namun, pada jantung negara (ideology), yaitu Pancasila.
Pancasila adalah dasar dan filosofi hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Soliditas agama tidak akan pernah bersatu. Di Indonesia, meski terdiri dari beragam agama masih tetap saja solid menjaga kerukunan dan toleransi agama. Sedangkan negara Islam belum tentu menjamin kita dari sisi keamanan. Faktanya di Timur Tengah cukup masif terjadi perang saudara.
Apakah tujuan mereka sebenarnya hanya agenda perang pasca lockdown saja? Lalu bagaimana agenda mereka sebagai aktivis Hizbut Tahrir alias pejuang khilafah? Jika perang dan jihad membuat mereka bermanfaat dan menjadi solusi, maka kita masyarakat Indonesia menolak keras solusi itu.
Di tengah pemerintah berjuang dan berjihad untuk kemanusiaan korban covid 19. Mereka malah enak-enakan nyinyir dengan komentar dan kritik yang tidak mencerminkan sebagai umat yang seharusnya mempraktikkan doktrin agama. Bukankah agama itu mengajarkan kita semua untuk menghormati dan memulyakan orang lain. Sebab itu, akhlak terpuji.
Politik Lockdown dan Agenda Hizbut Tahrir
Penulis menggunakan pendekatan teori Herd Immunity adalah teori baru dalam antropologi kesehatan. Sehingga dengan teori tersebut pemerintah dapat mengambil kebijakan lockdown tanpa lagi-lagi aktivis Hizbut Tahrir di Indonesia mempertentangkan dan mempersoalkan, baik dari sisi ideologi dan teori.
Di balik agenda perjuangan Hizbut Tahrir adalah menegakkan syariat Islam di bawah kendali imamah atau khilafah Islamiyah. Dari sisi ini, secara kriminologis ada niat buruk (mens rea) yang belum terungkap, dan kini dapat kita bongkar sampai ke akar-akar persoalan yang membuat mereka bergetar.
Hizbut Tahrir melakukan agenda agama yang bersentuhan isu politik. Meski upaya lockdown itu belum terjadi, kritik dan gagasannya soal khilafah justru banyak menimbulkan musibah baru bagi NKRI. Jihad keagamaan memang sangat penting, tetapi jangan lupa dengan jihad kemanusiaan yang kian dilakukan pemerintah. Sampai-sampai kebijakan politik lain terhambat demi keselamatan umat.
Kebijakan politik lockdown lantas tidak bertentangan dengan agama. Justru sebaliknya, sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam maqasidus syariah, menjaga dan melindungi negara, agama, kesehatan, keturunan, harta dan jiwa merupakan persoalan yang utama dalam syariat Islam.
Meminjam pandangan Muhammad Hariyadi mengutip sabda Rasulullah SAW, “Sungguh badanmu memiliki hak atas dirimu.” (HR. Muslim). Di antara hak badan adalah memberikan makanan pada saat lapar, memenuhi muniman pada saat haus, memberikan istirahat pada saat lelah, membersihkan pada saat kotor, dan mengobati saat sakit.[Sumber: Republika.co.id 29/07/12]
Dalam konteks ini, munculnya kritik yang tidak progresif dari Hizbut Tahrir tidak perlu dianggap masalah oleh pemerintah. Sebab itu, ideologi khilafah merupakan wacana yang bermasalah jika ada diterapkan dalam negara Pancasila. Jadi, kebijakan lockdown tidak perlu mereka persoalkan.
Selama ideologi mereka hidup di Indonesia, negeri ini tidak kunjung berhenti mendapat masalah. Ketentraman dan keamanan selalu mereka serang dalam pelbagai macam cara, bahkan sebagian umat yang berbeda pandangan dianggap intoleran. Padahal, kelompok mereka sendiri yang menggunakan pola-pola serangan yang terkait dengan ekstremisme, dan radikalisme agama.
Kemanusiaan Pemerintah
Soliditas dan peran semua agama perlu dilibatkan oleh pemerintah dalam aksi jihad kemanusiaan. Terlebih juga, pada saat dan sebelum pengambilan keputusan lockdown, setidaknya meminta pandangan atau masukan tokoh agama yang terwakili agar dapat menyampaikan aspirasi masyarakat.
Semua agama mengajarkan kita untuk menghormati dan memulyakan harkat dan martabat manusia. Sikap kemanusiaan kita sangat menjadi suatu keteladanan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, Pancasila perlu dipertahankan sebagai ideologi pemersatu semua agama.
Menurut hemat penulis, catatan penting bagi pemerintah ada beberapa hal. Pertama, lockdown merupakan hak prerogatif dan tanggung jawab presiden dalam memutus tanpa harus pecah konsentarasi penanganan virus korona. Kedua, lockdown pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW saat masyarakat Madinah diserang wabah. Sehingga hal ini, menjadi landasan historis.
Ketiga, pemerintah perlu mendorong aparat keamanan (Polri), dan Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) untuk meretas channel youtube atau media sosial Hizbut Tahrir yang masih mengkampanyekan khilafah. Keempat, pemerintah harus meminta banyak perspektif sebelum melakukan eksekusi lockdown.
Semua pesan ini, setidaknya membuat pemerintah segera bagi tugas atau bagi peran. Peran untuk mencegah virus corona, dan peran mencegah virus khilafah. Dua virus ini, merupakan senjata biologis dan senjata ideologis yang harus kita perhatikan dan membentuk satgas khusus pencegahan.
