Dengarkan artikel ini
Presiden Joko Widodo secara resmi telah mengumumkan bahwa Ibukota negara akan dipindah ke Kutai Kartanegara dan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam konferensi pers di Istana Negara Jakarta beberapa waktu lalu, yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor serta sejumlah pejabat pemerintah, Mantan Gubernur DKI ini menyatakan bahwa keputusan Kalimantan Timur itu diambil setelah dilakukan kajian intensif selama tiga tahun terakhir.
Sontak! Pengumuman yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu menjadi trending topic nomor wahid di media sosial hingga warganet memberi komentar lucu-lucu dan receh. Ada foto editan bahwa Monas sedang OTW menggunakan pesawat menuju Kalimantan Timur dan ada pula OTW lewat jalur laut.
Di jagat Twitter, ramai akun sebagai tanggapan tentang pemindahan Ibukota dan sejumlah warganet menuliskan ocehan tentang nama Ibukota baru itu dengan sebutan “SambalTerongPedas”, yakni wilayah yang ada di sekitar Ibukota, antara lain Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Penajam dan Sekitarnya. Sejumlah media internasional pun ikut memberitakan, seperti The Washington Post, The New York Times, The Telegraph, BBC dan media internasional lainnya.
Wacana pemindahan Ibukota negara ke luar Jawa sudah sejak lama digagas, bahkan sejak era Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Sukarno. Pada tahun 1957, Presiden Sukarno ketika sedang meresmikan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, sempat terbesit dan merencanakan untuk memindahkan Ibukota ke wilayah yang lebih aman, yaitu di tengah Pulau Kalimantan.
Presiden pertama Republik Indonesia itu bahkan beberapa kali memindahkan Ibukota dengan alasan tertentu. Ketika Presiden Sukarno melihat Jakarta dalam kondisi tidak aman, maka pusat pemerintahan diputuskan untuk pindah ke Yogyakarta. Putra Sang Fajar ini juga pernah memindahkan Ibukota ke Pulau Sumatera.
Jika dahulu kala pemindahan Ibukota lebih didorong karena adanya situasi genting dan darurat, maka saat ini seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, pertama, bahwa beban ibukota “lama” Jakarta sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, airport (bandara), pusat jasa, serta pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia. Kedua, beban Pulau Jawa semakin berat dengan penduduk kurang lebih 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia.
Kutai Kartanegara: Ibukota Berketuhanan
Memilih Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai Ibukota baru Republik Indonesia dengan alasan lokasi yang strategis dan minim risiko bencana tentu saja sudah sangat tepat. Pilihan Presiden Joko Widodo sudah barang tentu juga tak lepas dari aspek historis yang menyertai lokasi Ibukota baru ini, yaitu Kutai Kartanegara yang mempunyai perjalanan panjang dalam sejarah Republik Indonesia ini.
Saat Kutai Kartanegara disebut, orang-orang langsung diajak bernostalgia dengan sejarah. Kerajaan yang didirikan Maharaja Kudungga itu disebut kerajaan besar tertua se-Nusantara serta berhasil memperkenalkan sistem ketatanegaraan walaupun masih bersifat sederhana, bahkan unsur-unsur pembentuk nilai-nilai Pancasila secara historis dapat dilihat pada awal abad V, yaitu dengan berdirinya Kerajaan Kutai pada tahun 400 M, (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1977, h. 36). Unsur-unsur dasar negara mulai tampak sejak abad VII dalam kehidupan Kerajaan Sriwijaya di Palembang (600–1400 M), (G. Coedes, h. 63-64), dan Kerajaan Majapahit di sekitar Mojokerto (1293–1525), (Nugroho Notosusanto, h. 256).
Proses konseptualisasi Pancasila sebagai ideologi negara sudah melintasi rangkaian perjalanan yang cukup panjang, dimulai pada tahun 400 M, dengan ditemukannya prasasti berupa 7 yupa (tiang batu) dengan tulisan huruf Pallawa. Raja Mulawarman menurut prasasti tersebut mengadakan kenduri dan memberi sedekah kepada para Brahmana, dan para Brahmana membangun yupa itu sebagai tanda terimakasih raja yang dermawan, (Sartono Kartodirdjo, 1977, h. 32-33). Pada era Kerajaan Kutai itu, masyarakat Kutai telah membuka zaman sejarah Indonesia untuk pertama kalinya yang menampilkan nilai politik dan ketuhanan dalam bentuk kenduri dan sedekah kepada Brahmana, (P.J Suwarno, 1993, h. 17-18).
Nilai Pancasila
Cerita-cerita kerajaan Kutai Kartanegara dan dua kerajaan di atas itu telah mewarisi nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang secara historis merupakan suatu pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara yang sudah ada sebelum secara yuridis bangsa Indonesia membentuk negara-bangsa. Bangsa Indonesia secara historis ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, berkembang melalui proses dan menemukan bentuknya sebagai suatu bangsa dengan jati dirinya sendiri, (Sudjito, dkk, 2013, h. 45).
Menurut Muhammad Yamin bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia sudah barang tentu tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia, (M. Yamin, 1962, h. 226).
Meskipun Kerajaan Kutai Kartanegara runtuh, tetapi peninggalannya telah menjadi sumber inspirasi kejayaan masa lalu bagi bangsa-bangsa Nusantara pada abad-abad berikutnya. Dan hingga saat ini, bukti kebesaran dan kejayaan Kerajaan Kutai yang Bhineka Tunggal Ika dan Berketuhanan Yang Maha Esa masih dapat kita jumpai.
Apakah Keputusan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, khususnya ke Kutai Kartanegara sebagai bagian dari nostalgia dan ingin mengulang serta menggali pusat peradaban bangsa Indonesia? Wallahu a’lam.
*Oleh: Imam Muhlis, penikmat Kopi.
