Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Palembang – Angka teriorisme di Perguruan tinggi secara nasional potensinya 39 persen. Sementara di Sumsel sendiri, berdasarkan penelitian yang di lakukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumsel, potensi radikalisme untuk mahasiswa Sumsel berada di angka 55, 6 persen.
Untuk terus mencegah penyebaran paham radikalisme di dunia kampus, FKPT Sumsel terus melakukan upaya-upaya preventif. Yaitu dengan menggelar Dialog Pelibatan Civitas Akademika bergandengan tangan dengan lembaga pemerintahan. Dalam diskusi kali ini, hadir sebagai undangan adalah Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ir Hamli ME, Kadisdik Sumsel Drs Widodo MPd dan Wakil Direktur 1 Polsri Carlos RS, MT, Senin (1/10/2019).
Ketua FKPT Sumsel Dr Feriansyah pada pembukaan mengatakan, potensi radikalisme yang mengarah pada terorisme telah membidik mahasiswa sebagai targetnya. “Ini harus menjadi perhatian dan jangan sampai akademisi terpapar radikalisme. Apalagi mahasiswa rentan terpapar radikalisme,” terangnya.
Menurutnya, selain masyarakat biasa, bukan tidak mungkin akademisi bisa ber-potensi radikalisme, makanya civitas academica harus terlibat dalam pencegahan. Jangan sampai mahasiswa terlibat terorisme. Maka, untuk menganggulangi meluasnya radikalisme di kampus, perlu dilakukan dialog-dialog ilmiyah. “Dialog seperti yang kita lakukan ini, salah satu bentuk pertanggungjawaban kita semua agar negara Indonesia lebih baik, bebas dari terorisme,” pungkasnya.
Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ir Hamli ME mengatakan Indonesia perlu bersyukur masih memiliki negara, dibanding di negara lain, terutama di Timur Tengah, seperti di Suriah yang konflik berkempanjangan dan sebagainya. “Tapi kita juga perlu waspada, bahwa anacaman kelompok teror tatap ada,” katanya.
Menurutnya banyak pemicu sikap dan tindakan aksiterorisme. Menurut hasil penelitian yang ia ungkapkan, penelitian itu dilakukan 2012 lalu oleh Indonesian Institute for Society Empowerment (INSEP).
Pemicu Potensi Radikalisme
“45, 5 persen motif aksi teror karena idiologi agama, 20 persen karena solidaritas kumunal atau komunitas, 12, 7 persen karena mob metality, 10,9 persen karena ingin balas dendam, 9,1 persen karena situasional, bisa karena ekonomi dan sebagainya, sedang 1,8 persen karena sparatisme,” kata Hamli saat memberikan materi pada peserta dialog.
Menurutnya aksi terorisme juga ada proses, yang pertama di mulai dari intoleransi. Ini merupakan orientasi negatif, atau sikap menolak hak-hak politik dan sosual yang tidak disetujui.
Lalu meningkat menjadi sikap radikalisme. Ini merupakan suatu ideologi atau gagasan yang ingin melakukan suatu sistem sosial dan politik dengan cara kekerasan. “Ada beberpa poin pada kelompok radikan yaitu anti pancasila, menyuburkan sikap intoleransi, anti NKRI, menyebarkan paham takfiri, serta menyebabkan distras bangsa,” katanya.
Setelah itu baru meningkat ke level terorisme. “Ini adalah sudah merupakan tindakan yang mengunakan kekerasan. Sehingga menyebar rasa takut secata meluas,” pungkasnya.
Sementara itu Wakil Direktur 1 Polsri Carlos RS, MT mengatakan bahwa civitas akademika terus berupaya memberikan pengawasan terhadap mahasiswa agar tak terpapar radikalisme.
“Salah satu bentuknya adalah melalui kegiatan, edukasi, yang muaranya kegiatan preventif. Saya kira radikalisme di Polsri masih skala kecil dibanding Universitas lain, seperti yang terjadi di Surabaya misalnya,” terangnya.
Terkait kegiatan organisasi mahasiswa (Ormawa) yang kemudian perlu diawasi menurutnya pihak kampus juga telah melakukan pengawasan melalui bidang kemahasiswaan. “Jadi setiap UKM ada pembina dan ada pembimbingnya,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendikan Sumsel Widodo mengakui bahwa mendapat informasi dari BNPT ternyata disinyilir paham radikalisme juga tersemai pada pelajar SMA maupun SMK. Sehingga ia menghimbau seluruh sekolah untuk peduli terhadap segala jenis kegitan di sekolah, agar apapun kegitan tidak terpapar radikalisme dan terorisme.
“Dalam penelitian bahwa anak-anak SMA dan SMA itu terpapar karena disusupi oleh pihak luar. Konsen kita adalah memastikan setiap sekolah tidak sembarang menerima narasumber, yang jusrtu akan menimbulkan benih-benih radikalisme,” pungkasnya.
