Dengarkan artikel ini
Radikalisasi di Indonesia sudah menyentuh pada tingkatan yang mengkhawatirkan. Betapa tidak. Radikalisme sudah menyusup ke berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya menyasar pada anak muda, pelajar dan orang yang memiliki ekonomi rendah. Lebih dari itu, sudah masuk ke ranah strategis; seperti ke kampus bahkan ke pemerintahan.
Yang membuat kita tak habis pikir adalah informasi yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu beberapa hari belakangan ini. Ia menyebut Pancasila sedang mengalami pergolakan yang serius. Kata dia, banyak pihak– termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI)– ingin mengganti Pancasila dengan ideologi khilafah negara Islam. Berdasarkan data yang dimilikinya, Ryamizard menuturkan ada sekitar tiga persen anggota TNI yang sudah terpapar paham radikalisme (CNN Indonesia, 19/06/2019).
Radikalisme, yang salah satu agenda atau misi utama gerakannya adalah mengganti Pancasila dengan khilafah, telah mendapatkan tempat di sebagian hati anggota TNI. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan sebab, TNI adalah lembaga yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia untuk menjaga persatuan, keamanan dan ketertiban dalam menjalankan roda kehidupan sehari-hari.
Sungguh tiga persen bukanlah sesuatu yang sedikit. Memang secara kuantitas, angka tiga persen itu termasuk sedikit atau kecil. Namun jangan lengah, tiga persen anggota TNI yang terpapar radikalisme sangat berpotensi dan/atau memiliki potensi besar untuk melakukan misi utama dari gerakan radikalisme, yakni mengganti Pancasila.
Jika yang terjadi demikian, bukan mendramatisir atau melebihkan, namun hanya mengingatkan, bahwa Pancasila sedang terancam hilang. Hilangnya Pancasila, berarti menandakan bahwa peradaban di negeri ini akan tumbang pula. Jangankan berbicara kesejahteraan, berharap hidup damai saja susah, jika Pancasila hilang. Oleh sebab itu, temuan Kementerian Pertahanan terkait radikalisme yang menyasar ke tubuh anggota TNI patut ditindaklanjuti dan diberikan perhatian yang lebih oleh pemerintah.
Dan ada hal lain yang perlu diketahui bersama bahwa, anggota TNI yang terpapar sekitar 3 persen itu tidak sendirian. Artinya, ia mempunyai “teman” se-ideologi di pihak lain. Pihak lain itu, diantaranya, sebagaimana yang juga diungkapkan oleh Menhan, yakni mahasiswa. Ada sekitar 23,4 persen mahasiswa setuju dengan negara Islam/ khilafah, lalu ada 23,3 persen pelajar SMA. Sementara itu, sebanyak 18,1 persen pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, kemudian 19,4 persen PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, dan 19,1 persen pegawai BUMN tidak setuju dengan pancasila.
Bisa dibayangkan, kelompok radikal sudah “menguasai” sebagian dari lembaga/organisi/elemen masyarakat. Dalam bahasa kasarnya, kelompok radikal tinggal menunggu beberapa langkah lagi untuk mengganti Pancasila dengan khilafah. Sekali lagi, mereka sudah masuk dan punya kekuatan untuk membangun ideologi yang mereka perjuangkan itu.
Oleh sebab itu, alarm sudah berbunyi kencang. Kini pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat diharapkan untuk segera mengambil langkah yang tepat guna mengenyahkan ideologi radikal dari bumi pertiwi.
Kita tunggu langkah besar pimpinan TNI dalam kaitannya merespons dan membina anggotanya yang terpapar radikalisme.
