Dengarkan artikel ini
Harakatuna Media Inisiasi Dialog Khilafah di Universitas Brawijaya Malang
Harakatuna.com. Jakarta. Hubungan agama dengan negara, khusus untuk konteks Indonesia harus segera dirumuskan sesegera mungkin. Tujuannya agar agama bisa dilindungi negara dan agama sekaligus memperkuat kedudukan negara itu. Saat ini masih dihadapkan, seakan-akan negara dalam satu pihak dan agama dipihak yang lain. Karena saling berhadap-hadapan itulah, maka ada pemisahan-pemisahan. Seakan-akan selain kita taghut, seakan-akan selain organisasinya taghut, apalagi pemerintah. Dia lupa bahwa pemerintah itu yang memilih pemilu adalah kita, bukan pemilunya taghut. Dan yang suka men-taghutkan, mengkafirkan dan lain sebagainya.
Begitu peliknya mengkait hubungkan urusan agama dan negara secara harmonis dan dinamis dalam bingkai NKRI yang irisannya sebenarnya telah dibangun dengan baik oleh para ulama dan pendiri bangsa ini pada masa lalu seakan-akan runtuh seketika melalui gempuran provokasi dan propaganda Hizbut Tahrir Indonesia dengan menganggap bahwa dunia harus disatukan di bawah satu kepemimpinan dan satu khalifah, yang sistemnya disebut Khilafah Islamiyah. Bagi mereka segala problematika yang menimpa umat Islam hari ini hanya bisa diselesaikan dengan sistem khilafah karena sistem ini langsung dari Allah bukan buatan manusia.
Bagi kelompok penganjur khilafah ini, demokrasi adalah sistem taghut dan kufur karena demokrasi dianggap sebagai sistem jahiliyah, gagal, rusak dan merusak, pemilihan umum dan sejenisnya adalah haram dana tidak sah (batil) karena tidak ada dalam syara’ dan terakhir bahwa nasionalisme adalah haram, batil dan status keharamannya disamakan dengan (ber) zina. Terhadap pandangan yang kontras dengan mayoritas umat Islam Indonesia ini, maka wajar sebagian dari kita mempertanyakan komitmen kebangsaan dan keislaman dari para aktivis dan penganjur khilafah lainnya yang berlindung dibawah naungan organisasi bernama Hizbut Tahrir Indonesia ini.
Harakatuna Media sebagai media Islam populer mencoba untuk memfasilitasi kegiatan dialog nasional tentang khilafah sebagai bagian dari usaha menjernihkan persoalan pelik kebangsaan dan keislaman dalam pandangan HTI dalam konteks ke-Indonesiaan dengan menghadirkan para ahli dan pakar di bidangnya masing-masing sebagai pembahas. Adapun tema besar dialog nasional ini adalah “Khilafah dan Wawasan Kebangsaan”, dimana acara ini akan dilaksanakan pada hari Jum’at, tanggal 28 April 2017, pukul 13.30-17.30 bertempat di Aula Hotel Universitas Brawijaya Malang. Dialog nasional ini akan menghadirkan pembicara antara lain; Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si (Guru Besar Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang) sebagai pembicara kunci, Ustad HM. Alwan (Ketua DPD HTI Kota Malang), Muhamad Sofi Mubarok (Kandidat Doktor UIN Jakarta), dan Muhammad Makmun Rasyid (Penulis Buku HTI, Gagal Faham Khilafah) masing-masing bertindak sebagai narasumber.
Kegiatan ini gratis dan terbuka untuk umum dan serta panitia menyiapkan buku secara gratis bagi seratus (100) orang peserta terpilih dan beruntung disamping fasilitas menarik lainnya. Untuk pendaftaran peserta bisa dilakukan secara online di https://www.www.harakatuna.com/daftar/brawijaya/. (fz).
