Gus Sholah : Bicara Khilafah Silahkan, Mendirikannya Melanggar Hukum

Gus Sholah : Bicara Khilafah Silahkan, Mendirikannya Melanggar Hukum

Harakatuna.com-Bandung. Membicarakan HTI dan ideologi khilafahnya memang tidak akan pernah selesai, dan itu tidak dilarang di negara demokratis ini. Berbeda jika ada kelompok yang berupaya mendirikan sistem  negara khiafah di Indonesia, tidak salah jika pemerintah akan menangkapnya.

Karena Indonesia sudah final dengan ideologi Pancasila nya. Hal ini disinggung oleh KH Sholahuddin Wahid dalam Pengajian Umum & Diskusi Buku “HTI, Gagal Faham Khilafah”. Karya Santri muda, M. Makmun Rasyid. di Aula Hotel Galeri Ciumbuleuit Jalan Ciumbuleuit No. 42 A, Bandung. (Jum’at, 27/17).

Gus Sholah mengatakan, “yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia itu bicara tentang khilafah, tidak mendirikan Khilafah.”

“Yang kita lakukan ini membicarakan khilafah, dan ini tidak masalah karena tidak melanggar hukum di Indonesia, yang melanggar hukum itu mendirikan khilafah, itu melanggar hukum. Ini kita semua sepakat bikin Khilafah, keluar ditangkap kita” ujar Gus Sholah.

Menurut Pengasuh Pondok Tebu Ireng Jombong ini, belum ada di dunia dan tidak akan pernah ada. Karena ideologi dan sistem ini akan menghancurkan negara Indonesia.

“Mendirikan khilafah akan menghancurkan negara. Saya juga sampaikan ini kepada teman-teman di Papua. kalau anda melepaskan diri dari Indonesia, Pemerintah apa yang anda punya? ada berapa ratus suku, dan akan terjadi pertempuran. lebih parah daripada anda ikut Indonesia.”, tandasnya.

“Jadi mengejar sesuatu yang mungkin baik, itu kalah prioritasnya daripada mencegah sesuatu yang pasti terjadi, keburukan yang pasti terjadi.”, pungkasnya.

Dalam diskusi tersebut, hadir pula penulis buku, M. Makmun Rasyid dan Dr. Dina Y. Sulaeman (Akademisi dan Peneliti Indonesia Center for Middle East Studies). Hadir pula perwakilan dari HTI, yaitu Ust. Yuana Ryan Tresna (Perwakilan DPD I HTI Jawa Barat).

Kenapa HTI Tidak Pernah Membahas Pancasila, Hanya Menyoal Demokrasi ?

Diskusi ilmiah ini, penulis buku sebagaimana dalam diskusi-diskusi sebelumnya selalu menegaskan bahkan tidak ada satupun nash yang mengindikasikan wajibnya mendirikan sistem khilafah. Khilafah sebagai sistem, bukan dalam arti kepemimpinan.

Rasyid mengatakan “Jika kita membaca Ibnu Kholdun sebagai dikutip tadi, yang dimaksud khilafah itu bukan sistem yang dimaksud HTI itu, melainkan dalam pengertian kepemimpinan, bukan dalam perspektif Hizbut Tahrir Indonesia”

Ia juga mempertanyakan kenapa kader-kader HTI tidak pernah membahas Pancasila, yang dia soal adalah “demokrasi” bukan Pancasilanya.

“Dengan begitu ia mengamankan dirinya, kalau yang ia soal pancasilanya maka ada bias politik. Tetapi konsekwensi penghilangan demokrasi adalah menghilangkan Pancasilanya juga” jelas rasyid.

Kitab-kitab klasik yang dirujuk oleh NU, menjelaskan bagaimana Negara dan agama itu tidak dihadapkan, agama menjadi penguat dari negara dan negara melindungi eksistensi orang-orang yang beragama. Maka yang menjadi persoalan bukanlah daripada sila-sila, tetapi pengamamlan dan implikasi sila-sila yang begitu filosofis yang mendasar, komprehensif. bagaimana semua itu bisa dilakukan oleh umat muslim.

“yang menjadi masalah bukan pancasilanya, tapi yang menjadi masalah adalah umat muslim yang tidak mampu menerapkan dan mengaplikasikan sila-sila itu.” Pungkas Rasyid.

Sedangkan Ust Yuana Ryan Tresna ( Perwakilan DPD I HTI Jawa Barat) membantah bahwa penegakan Khilafah tidak didukung oleh kitab-kitab dan ulama-ulama Muktabar, khususnhya di Indonesi.

Ia mengatkan “saya agak bingung jika dikatakan tidak ada ulama muktabar yang mendukung berdirinya khilafah.”

Ustadz Yuana setuju bahwa negara dan agama harus selaras. Dimana Agama sebagai dasar dan pondasi dalam membangun negara. “Subtansi khilafah kan begitu, penerapan syariah, ukhuwah dan dakwah.”

 Katanya.

Khilafah adalah penyempurna penerapan syariah secara khaffah. Penerapan Syariah khaffah dan penegakan khilafah. Ini bukan perkara baru, tapi mengulang lisannya para ulama.”Selama disampaikan dengan lisan yang baik tanpa kekerasan, saya kira tidak perlu ditakuti”. Pungkasnya.

Berbeda dengan para pembicara lain, Dina Sulaiman fokus menyoroti misi Pan Islamisme dan keterlibatan Hizbut Tahrir Indonesia di Timur Tengah. Dina mengkritik bahwa HTI telah keluar dari misi persatuan Islam dan kehilangan fokus dalam membantu Palestina. “HTI terjebak dalam genderang konflik Timur Tengah” katanya.

Di Suriah HTI ikut terlibat bekerjasama organisasi teroris Jabhat Al Nusro, dan beberapa organisasi mujahidin lain dengan tidak konsisten. “artinya tidak mampu memetakan konflik siapa lawan dan kawan, berjuang dengan dasar berita dan isu hoax. Ini juga berdampak pada kader HTI di Indonesia yang menyebarkan takfirisme dan kebencian” ujarnya.

Diskusi buku HTI, Gagal Paham Khilafah terbitan Pustaka Compass ini, diselenggarakan oleh Komunitas Anak Peduli Bangsa. Dihadiri sekitar 300 peserta dari berbagai kalangan, baik mahasiswa kader HTI, Lembaga Dakwah Kampus, Keluarga Mahasiswa NU dan elemen organisasi mahasiswa lainnya. (MA/Aditia)